SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) merupakan program pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri,dunia kerja, yang akhirnya menjadi SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai sekolah penggerak dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya.

SMK PK adalah SMK yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten pada kompetensi keahlian tertentu danterserap di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, melalui program penyelarasan pendidikan vokasi secara sistematik dan menyeluruh dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.Target akhir dari program ini adalah menjadikan SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai pusat keunggulan, peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya.

https://smkpk.ditpsmk.net/faq

Secara umum, programSMK PK bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya.

Secara khusus, program SMK PK bertujuan untuk:

• Sosialisasi : Memperkuat kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah dalam pendampingan Program SMK PK.

• Pelatihan Kepala SMK, pengawas sekolah, dan guru SMK
Memperkuat kualitas sumber daya manusia SMK, antaralain kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru untuk mewujudkan manajemen dan pembelajaran berbasis dunia kerja.
• Pelatihan pendamping program SMK PK
Memperkuat kompetensisoftskilldanhardskillpesertadidik yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

• Pembelajaran dan penilaian pada SMK pelaksana programSMK PK
Mewujudkan perencanaan yang berbasis data melaluimanajemen berbasis sekolah.

• Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang mendukungpembelajaran berstandar dunia kerja

Meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas pada sekolah dengan menggunakan platformdigital.

• Pemanfaatan platform teknologi

Peningkatan sarana dan prasarana praktik belajar siswa yang berstandar dunia kerja.

• Pelaksanaan pendampingan bagi kepala sekolah dan guru diSMK pelaksana program SMK PK, serta pengawas sekolah

Memperkuat kemitraan dan kerja sama antara Kemendikbud dengan dunia kerja dalam pengembangan dan pendampingan SMK PK.

https://smkpk.ditpsmk.net/faq

smkpk.ditpsmk.net

• Sosialisasi

1. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi program SMK PK kepada seluruh SMK di wilayahnya, dunia kerja, serta pemangku kepentingan lainnya.

2. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui:

• • Pertemuan baik secara daring maupun luring;
  • Membuat surat edaran terkait program SMK PK; dan penyebaran informasi melalui berbagai media.
  • Pelatihan Kepala SMK, pengawas sekolah, dan guru SMK
  • Rekomendasi usulan SMK untuk menjadi pelaksana programSMK PK.
  • Penandatanganan nota kesepakatan penyelenggaraan program SMK PK.
  • Pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan.
  • Penetapan kebijakan/regulasi pemerintah daerah terkait program SMK PK.
  • Perencanaan program dan anggaran yang berbasis data untuk pelaksanaan program SMK PK.
  • Identifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan program SMK PK.
  • Identifikasi masalah dan penyelesaian masalah dalampelaksanaan program SMK PK.
  • Berkoordinasi dengan Kemendikbud dalam pemanfaatan platform teknologi pelaksanaan program SMK PK.
  • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi, program SMK PK.
  • Menyusun program tindak lanjut pengembangan programSMK PK tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan program SMK PK, pemerintah daerah diberikan pendampingan oleh Kemendikbud berupa pendampingan konsultatif dan asimetris.

https://smkpk.ditpsmk.net/faq

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 20/2003).
• Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
  22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024.
• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/M/2O21 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.

https://smkpk.ditpsmk.net/faq

4 (empat) tahun sampai tahun 2024 sesuai Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM).

Program SMK PK ini juga ada evaluasi berkala per tahun dan dukungan dari Kemendikbud untuk jenis bantuan yang diberikan setiap tahunnya bisa berbeda-beda secara bentuk dan nilainya sesuai hasil evaluasi.

https://smkpk.ditpsmk.net/faq

• SMK yang sudah mempunyai Nomor Pokok Satuan Pendidikan  Nasional (NPSN) dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
• Memiliki guru kejuruan tersertifikasi dari dunia kerja.
• Memiliki kerja sama dan kemitraan dengan dunia kerjapaling sedikit penyelarasan kurikulum dan pelaksanaanpraktik kerja lapangan.
• Memiliki Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) atauPeta Jalan (Roadmap).
• Memiliki akreditasi minimal B.
• Bagi SMK yang mendapatkan bantuan pembangunanfisik. Program SMK PK harus memiliki bukti kepemilikan/penggunaan atas lahan:

 1. SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah merupakan  milik pemerintah daerah/lembaga pemerintah/badan usaha milikdaerah; dan  2. SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan milik badan penyelenggara SMK.

• Memiliki paling sedikit 216 (dua ratus enam belas) pesertadidik, kecuali:
  

  1. SMK yang berada di daerah khusus yang ditetapkan Kemendikbud; dan2. SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerahyang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk  yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain.

• Tidak sedang mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik pada tahun berjalan.
• Memiliki daya listrik yang cukup untuk menjalankanperalatan praktik.
• Memiliki akun media sosial sekolah.
• Tersedia lahan dan/atau tempat untuk pembangunan ruangpraktik siswa (RPS).
• Memiliki gedung untuk renovasi/rehabilitasi dengan umurbangunan minimal 5 (lima) tahun bagi sekolah yangmenerima bantuan program SMK PK untuk pembangunanfisik.
• Tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dariDirektorat SMK tahun anggaran sebelumnya.
• Mendapatkan surat dukungan/rekomendasi dari pemerintahdaerah provinsi.

https://smkpk.ditpsmk.net/faq

Program SMK PK adalah pengembangan dari program-program selanjutnya, yakni SMK CoE dan SMK Revitalisasi yang lebih berfokus pada pengembangan SDM SMK dengan paradigma baru yang terintegrasi, penguatan manajemen sekolah dan pemutakhiran kurikulum yang berbasis pada kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja serta penggunaan platform digital.

• SMK Revitalisasi/Revitalisasi SMK adalah program penguatanSMK melalui intervensi pemerintah dalam rangkapeningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bantuanpemerintah yang berfokus kepada bantuan fisik (ruangpraktik siswa) dan peralatan praktik kejuruan.
• SMK Center of Excellence(CoE) adalah program penguatan SMK yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia SMK dengan menitikberatkan atau berfokus pada program yang terintegrasi antara penguatan pembelajaran berbasis industri, pembangunan ruang praktik siswa dan pemenuhan peralatan praktik kejuruan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten pada kompetensi keahliannya dan terserap di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
• SMK PK adalah SMK yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten pada kompetensi keahlian tertentu dan terserap di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja,serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dengan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berbasis industri 4.0.

Jadi, hubungan antara SMK Revitalisasi, SMKCenter of Excellencedengan SMK PK adalah sebagai berikut:

1. Secara dasar hukum sama-sama merujuk kepada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Berfokus pada pengembangan sumber daya manusia.
3. Dengan berdirinya Ditjen Pendidikan Vokasi terjadi perubahan kebijakan terhadap penanganan dan pengembangan SMK secara terintegrasi dan holistik yang di dalamnya meliputi peningkatan kompetensi gurudan tenaga kependidikan (kepala sekolah, dll). Termasuk mendorong sinergi antara satuan pendidikan vokasi dalam hal ini perguruan tinggi vokasi (PTV) dan SMK sehingga mendukung programlink and matchyang lebih konkret.

https://smkpk.ditpsmk.net/faq

Boleh, sebagaimana tercantum dalam persyaratan nomor satu.

https://smkpk.ditpsmk.net/faq

Dalam SMK Pusat Keunggulan terdapat sektor Prioritas, yaitu:

1. Sektor Permesinan dan Konstruksi
2. Sektor Hospitality
3. Sektor Ekonomi Kreatif
4. Sektor Pekerja Migran
5. Sektor Kerjasama Luar Negeri (diperuntukkan terkait Kelistrikan, Energi Terbarukan, dan Otomasi industri )
6. Sektor Lainnya (Diperuntukkan terkait Maritim dan Pertanian)

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

Iya, Setiap provinsi memiliki kuota maksimal jumlah SMK Pusat Keunggulan pada setiap Sektor Prioritas. Hal ini bertujuan untuk memeratakan penyebaran SMK Pusat Keunggulan di seluruh SMK di Indonesia.

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

Terdapat 2 Jenis SMK yang mendapat program SMK Pusat Keunggulan, yaitu:

1. SMK Pusat Keunggulan 2021 : SMK ini akan mendapatkan program bantuan Fisik dan Non Fisik, yaitu Pembangunan Ruang Praktik dan Pengadaan alat praktik sesuai Kompetensi Keahlian yang dikembangkan. Selain bantuan fisik, juga mendapatkan bantuan Non Fisik berupa bantuan dana untuk program pengembangan Sumber Daya Manusia Guru, Tenaga Kependidikan, dan Siswa.

2. SMK Pusat Keunggulan Lanjutan : SMK ini akan mendapat bantuan Non Fisik berupa program pengembangan SDM Guru, Tenaga Kependidikan, dan Siswa. Dikarenakan pada SMK yang masuk kategori lanjutan merupakan SMK yang sudah memiliki Sarana dan Prasarana yang lengkap.

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

Terdapat 4 tahapan/level proses Transformasi pengembangan SMK Pusat Keunggulan, yaitu:

Level 1:

• Kerjasama dengan DUDI : Memiliki < 3 ruang lingkup kerja sama dengan DUDI,
• Keselarasan  dengan DUDI : Kompetensi guru kejuruan,  fasilitas sekolah dan kurikulum  (termasuk pembelajaran  berbasis proyek & budaya  kerja) belum sesuai dengan  kebutuhan DUDI
• Kepemimpinan  Sekolah dan  Pengimbasan: Kepala Sekolah belum  memiliki kompetensi  business acumendan  growth mindset
• Keterserapan  lulusan di DUDI: <20%

Level 2:

• Kerjasama dengan DUDI : Memiliki 3-5 ruang lingkup kerja sama
• Keselarasan  dengan DUDI : Kompetensi guru kejuruan, fasilitas  sekolah dan kurikulum (termasuk  pembelajaran berbasis proyek & budaya  kerja) belum sepenuhnya sesuai dengan  kebutuhan DUDI
• Kepemimpinan  Sekolah dan  Pengimbasan: Kepala Sekolah berkompeten tetapi  belum optimal melakukan  penyelarasan dengan DUDI
• Keterserapan  lulusan di DUDI: 20-40%

Level 3:

• Kerjasama dengan DUDI : Memiliki 5-8 ruang lingkup  kerja sama
• Keselarasan  dengan DUDI : Kompetensi guru kejuruan,  fasilitas sekolah dan  kurikulum (termasuk  pembelajaran berbasis  proyek & budaya kerja)  sesuai dengan kebutuhan  DUDI
• Kepemimpinan  Sekolah dan  Pengimbasan: Kepala Sekolah  berkompeten dan telah  menyelaraskan sekolah  dengan kebutuhan DUDI
• Keterserapan  lulusan di DUDI: 40-60%

Level 4:

• Kerjasama dengan DUDI : Memiliki kerja sama yang  menyeluruh, mendalam dan  berkelanjutan
• Kepemimpinan  Sekolah dan  Pengimbasan: Sekolah menjadi rujukan  bagi peningkatan kualitas  dan kinerja SMK lainnya
• Keterserapan  lulusan di DUDI: >60%

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

Tabel konversi program keahlian dapat dirujuk pada lampiran 2 pada Kepmen no 17/2020 mengenai Program SMK Pusat Keunggulan.

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

Mata pelajaran umum pada pembelajaran paradigma baru berisi materi untuk membangun kemampuan bernalar kritis peserta didik, berpikir kreatif, serta kompetensi yang dinilai penting di Abad 21. Konten mata pelajaran umum juga mendukung peningkatan performa Indonesia dalam PISA.

Contohnya, Bahasa Indonesia mengajarkan bagaimana membuat laporan dan melakukan komunikasi, khususnya berkaitan dengan bidang yang dipilih peserta didik atau untuk menjelaskan kemampuan diri kepada para calon penerima kerja, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti mengajarkan sopan santun menghadapi konsumen, PPKN mengajarkan bagaimana mematuhi norma yang berlaku di daerah tertentu, PJOK mengajarkan untuk terus memperkuat ketahanan dan kebugaran tubuh untuk menghadapi dunia kerja dan seni untuk menumbuhkan pribadi kreatif, khususnya dalam memperdalam bidang keahlian yang dipilih.

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

Pembelajaran paradigma baru efektif diterapkan oleh SMK Pusat Keunggulan pada tahun ajaran 2021/2022. Pertimbangannya terkait kesiapan antara SMK yang belum dan SMK yang sudah masuk dalam program SMK Pusat Keunggulan berbeda, salah satunya infrastruktur yang belum tertata dengan baik pada SMK yang belum termasuk sebagai SMK Pusat Keunggulan dan kesiapan pelatihan guru sehingga pembelajaran paradigma baru tidak bisa diimplementasikan di SMK yang bukan SMK Pusat Keunggulan.

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

SMK yang belum masuk dalam program SMK Pusat Keunggulan belum bisa ikut dalam mengimplementasikan pembelajaran paradigma baru dikarenakan implementasinya membutuhkan kesiapan infrastruktur yang tertata dengan baik, pelatihan guru, monitoring evaluasi serta pendampingan agar sesuai dengan yang diharapkan.

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

1. Diutamakan, memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam salah satu bidang berikut: pengajaran dan pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi,numerasi, pendidikan menengah/profesi, asesmen,manajemen dan kepemimpinan.
2. Diutamakan, yang memiliki pengalaman minimal 3 tahun bekerja di industri dan/atau berwirausaha/UMKM, dan/atau melakukan proyek bersama industri/wirausaha/UMKM dalam mengembangkan pendidikan dan melatih vokasi.
3. Diutamakan, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat sekolah-pemerintah daerah.
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan.
5. Terbiasa dengan teknologi informasi.
6. Bersedia membina SMK  di seluruh provinsi di Indonesia.

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

Sekolah Menengah Kejuruan yang mengikuti program SMK PK akan mendapatkan manfaat-manfaat pengembangan sekolah,antara lain:

• Terjadinya percepatan pencapaian lulusan yang berkarakter,berstandar dunia usaha/industri/kerja dan memiliki daya saingsesuai dengan profil Pelajar Pancasila.
• Peningkatan mutu pendidikan melaluilink and matchdengan industri.
• Meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru dalammemimpin perubahan di SMK.
• Mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasisatuan pendidikan dan percepatan digitalisasi.
• Peningkatan sarana praktik siswa melalui pembangunan/renovasi ruang dan pengadaan peralatan berstandar industri.
• Kesempatan untuk menjadi Sekolah Penggerak/Pengimbasperubahan bagi SMK lainnya.

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

• Kepemimpinan dan manajerial berbasis industri.
• Guru mengikuti program penguatan kompetensi melalui programreskilling, upskilling, dan sertifikasi kompetensi.

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

• Meningkatkan kualitas dan kinerja manajemenpenyelenggaraan SMK.
• Keselarasan DUDI, dunia industri, dan dunia kerja lainnya.
• Menghasilkan lulusan yang  terserap di dunia usaha, duniaindustri, dan dunia  kerja lainnya atau menjadi wirausaha.
• Menciptakan pusat peningkatan kualitas dan kinerja dan menjadi inspirasi serta rujukan/pengimbasan  bagi SMK lainnya.
• Terpenuhi kebutuhan Ruang Praktik Siswa (RPS).
• Terpenuhi kebutuhan Peralatan Praktik Kejuruan.

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

• Meningkatkan kompetensi SDM satuan pendidikan.
• Membuat pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dansesuai kebutuhan dunia  industri.
• Efek multiplierdari SMK PK ke  SMK lainnya.
• Mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah.
• Mendorong potensi ekonomi lokal dari pengembangan SMK di daerah.
• Menjadi daerah rujukan praktik baik dalam pengembangan SMK PK.

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

Program pendampingan dirancang untuk membantu SMK PK,dalam pencapaianoutput. Pelaksana pendampingan dilakukan oleh perguruan tinggi yang telah memenuhi kriteria dan telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

Semua calon pendamping SMK PK akan diberikan pelatihan program pendampingan SMK PK yang diselenggarakan oleh Kemendikbud

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

Mereka yang sudah mengikuti pelatihan pendampingan SMK PK yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Unsur calon pendamping terdiri dari:

• dosen;
• mahasiswa;
• tenaga kependidikan (instruktur/penata laboratoriumpendidikan) yang memenuhi kriteria.

Penyelenggaraan pelatihan pendamping sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

Apa peran institusi pendamping SMK PK?

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan Program SMK Pusat Keunggulan.
2. Menganalisa kekuatan dan kelemahan, serta mengembangkan potensi yang ada di sekolah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, untuk mencapai tujuan Program SMK Pusat Keunggulan.
3. Mendampingi Sekolah dalam mencapai target luaran, hasil dan dampak (output, outcome, impact) yang diinginkan Sasaran:

a.Kepala Sekolah
• Mengembangkan ruang lingkup kerjasama dengan DUDI.
• Mengembangkan perencanaan pengelolaan dan pengembangan sekolah sesuai data

b.Guru
• Mendampingi implementasi kurikulum prototipe disekolah
• Memfasilitasi pembelajaran dalam in house training dan komunitas praktisi untuk guru, Kepala Sekolahdan Pengawas Sekolah
• Mendampingi penggunaan teknologi bagi guru danKepala Sekolah.

c. Pengawas Sekolah

• Mendampingi Pengawas Sekolah untuk dapatmendampingi sekolah dan Kepala Sekolah.

4. Menjadi perpanjangan tangan Kemdikbud dalam melakukanProgram Oversight. Menelaah dan memberikan persetujuan terhadap:

• Rencana pengadaan peralatan
• Rencana pelatihan guru
• Rencana Pelatihan Kepala Sekolah

5.Monitoring capaian pembelajaran dan aspek link and Match  disekolah.

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

1. Perguruan Tinggi dengan akreditasi institusi minimal B/Baik Sekali. Khusus untuk Poltek Negeri, minimal Baik, dengan minimal usia pendirian 15 tahun.
2. Memiliki rekam jejak bekerja sama dengan DUDI dengan ruang lingkup minimal 5.
3. Diprioritaskan yang pernah mendampingi atau membina SMK.
4. Memiliki prodi yang searah/selaras dengan kompetensi keahlian yang dikembangkan di SMK.

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

Sekolah dapat mendaftar pada laman SMK PK yang ditautkan pada Aplikasi TAKOLA SMK setelah Juknis tayang di Aplikasi TAKOLA SMK. Adapun laman SMK PK dapat diakses melalui smk.kemdikbud.go.id/smkpk .

sumber : https://smkpk.ditpsmk.net/faq

Bisa, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Penyelenggaraan Program SMK PK, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengembangan SMK Menjadi Pusat Keunggulan Tahun 2021.

https://smkpk.ditpsmk.net/faq